KARUNAKEPRI.COM, BATAM – Wakil Walikota (Wawako) Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci untuk membaca kebutuhan riil masyarakat.

Termasuk dalam memetakan kondisi tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan di Kota Batam.

Penegasan Wawako tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat 24 April 2026 malam.

“Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak-anak di sekolah secara lebih akurat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan pendataan awal berbasis RT dan RW di tingkat kecamatan sebagai pijakan dalam peningkatan pelayanan publik.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data, seperti penduduk yang telah pindah tetapi belum memperbarui identitas, data kematian yang belum dilaporkan.

Hingga mobilitas antarwilayah yang belum tercatat secara optimal.

Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II tahun 2025 dari Disdukcapil, jumlah penduduk Batam tercatat sebanyak 1.394.459 jiwa.

Meski demikian, angka tersebut dinilai masih perlu disempurnakan agar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Sementara di sisi lain, Li Claudia mengungkapkan bahwa komposisi tenaga kerja di Batam saat ini menunjukkan dinamika yang perlu dikelola secara cermat.

“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh.

Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya.

Begitu pula dari data Disnaker Kota Batam, jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 jiwa.

Sedangkan tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 jiwa.

Kondisi ini kata dia, menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pasar kerja sekaligus memastikan peluang kerja bagi masyarakat lokal tetap terbuka.

Menurutnya, penataan data juga berkaitan erat dengan perencanaan jangka panjang, mulai dari sektor pendidikan hingga kesiapan memasuki dunia kerja.
Ia mencontohkan, kebutuhan fasilitas pendidikan, termasuk ruang kelas, harus disusun berdasarkan data kelahiran yang akurat agar selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa depan.

“Dengan data yang akurat, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya.

Ia pun mendorong kolaborasi seluruh perangkat daerah agar penataan data semakin optimal.

Sehingga kebijakan dan anggaran dapat tepat sasaran.

“Ini harus dikerjakan bersama agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara sebagai langkah lanjutan, Pemko Batam akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur.

Termasuk melalui pemantauan di pintu masuk utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang.

Hal ini guna memetakan mobilitas penduduk serta mendukung stabilitas ketenagakerjaan di Batam.***