KARUNAKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) menggesa pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih dalam upaya mensejahterakan masyarakat nelayan pesisir di Kota Tanjungpinang.
Seperti pelaksaan rapat Persiapan Pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih bersama KKP RI dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (DP3) Tanjungpinang digelar di Ruang Sekretaris Daerah, Selasa 14 April 2026.
Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, serta dihadiri Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kepri, Kepala DP3 Kota Tanjungpinang, Kepala Bidang Aset BPKAD, para Camat dan Lurah wilayah pesisir, serta Tim Bidang Perikanan DP3.
Turut hadir perwakilan Tim KPP RI dipimpin langsung Oca, guna memaparkan kebutuhan teknis dan administratif yang harus segera dipenuhi oleh kelurahan calon lokasi pembangunan koperasi.
Dalam pemaparannya, Tim KPP RI menjelaskan bahwa proses pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih memiliki tahapan yang sangat cepat.
Mulai dari survei lapangan, verifikasi kelengkapan dokumen, hingga penilaian akhir melalui sistem kementerian.
Apabila suatu lokasi dinyatakan memenuhi syarat, maka proses pelaksanaan akan langsung berjalan tanpa jeda waktu yang panjang.
Semenara Sekda anjungpinang Zulhidayat, saat itu menegaskan bahwa kinerja antar perangkat daerah serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyukseskan program strategis ini.
“Program Koperasi Nelayan Merah Putih ini berjalan dengan waktu yang sangat terbatas.
Oleh karena itu, saya menegaskan kepada seluruh camat dan lurah yang wilayahnya menjadi lokasi pilihan agar segera melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan kementerian,” tegas Zulhidayat.
Ia juga menambahkan bahwa kelurahan yang telah siap atau hampir menyelesaikan seluruh persyaratan diminta untuk tidak menunggu.
Melainkan segera berkoordinasi aktif dengan Tim KPP RI agar proses dapat langsung masuk ke sistem dan dipercepat pelaksanaannya.
“Bagi kelurahan yang berkasnya sudah hampir lengkap, saya minta langsung berkoordinasi dengan tim kementerian, supaya bisa segera diproses dan tidak tertinggal dengan daerah lain,” lanjutnya.***
