Penilaian Gubernur Ansar ini saa melantik Dewan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2026–2031.

Pelantikan digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat 17 April 2026 lalu.

Sementara Dato Seri Lela Budaya Rida K Liamsi dipercaya sebagai Ketua Umum, dan Juramadi Esram sebagai Ketua.

Dewan Kebudayaan Provinsi Kepri ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1305 Tahun 2025, sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan kebudayaan.

Dewan ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi serta mengawal berbagai program pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan secara berkelanjutan.

“Dewan Kebudayaan ini melibatkan akademisi, seniman dan budayawan menjadi kunci agar kebudayaan daerah terus berkembang dan tetap relevan,” ujar Gubernur Ansar.

Ia menegaskan, Kepulauan Riau merupakan salah satu rumah besar masyarakat rumpun Melayu di Indonesia.

Keberadaan suku Melayu sebagai suku asli bahkan mendominasi komposisi penduduk di daerah ini.

Ia menyebutkan, dari total 2.271.890 jiwa penduduk Kepulauan Riau, sekitar 29,97 persen atau setara 680.885 jiwa merupakan masyarakat Melayu.

Namun demikian, Gubernur Ansar mengingatkan bahwa eksistensi budaya Melayu saat ini menghadapi tantangan serius.

Arus globalisasi dan modernisasi lanjutnya, dinilai berpotensi menggerus nilai-nilai budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

“Sebagai suku Melayu, kita dihadapkan pada tantangan besar, terutama derasnya arus globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai pelestarian kebudayaan di Negeri Segantang Lada,” ungkapnya.

Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Ia menjelaskan, terdapat sepuluh objek pemajuan kebudayaan yang menjadi pilar utama, mulai dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, hingga olahraga tradisional.

Menurutnya, kesepuluh objek tersebut mencerminkan kekayaan nilai, identitas, serta kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, termasuk dalam khazanah budaya Melayu Kepulauan Riau.

“Budaya Melayu sarat dengan nilai adab, budi pekerti, serta kearifan maritim yang harus terus dijaga dan diwariskan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pembentukan Dewan Kebudayaan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan.***

The post Gubernur Ansar Nilai Dewan Kebudayaan Terbentuk Langkah Strategis Pemerintah Daerah Perkuat Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan appeared first on KarunaKepri.com.

Dan juga siap berkomitmen untuk menindaklajuti, salah satunya mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gubernur Ansar juga mengapresiasi atas sejumlah rekomendasi strategis yang disampaikan DPRD Kepri

Pernyataan Gubernur Kepri tersebut saat rapat paripurna penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna digelar di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang, Jumat 17 April 2026.

Gubernur Ansar menilai masukan serta rekomendasi disampaikan DPRD Kepri sebagai bahan evaluasi.

“Terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Adapun Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan, serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Luki Zaiman Prawira.

Dan juga pimpinan instansi vertikal, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Sementara Ketua Pansus, Teddy Jun Askara, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembahasan LKPj dilakukan secara intensif selama 14 hari kerja.
Pansus melakukan pendalaman terhadap kinerja seluruh OPD sebelum merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.

“Secara umum capaian program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kategori baik.

Namun masih terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan kualitasnya pada tahun mendatang,” ucapnya.

Ia memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang dinilai positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 mencapai 7,89 persen (peringkat keempat nasional), inflasi terkendali di angka 3,54 persen.

Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53 yang menempatkan Kepri pada posisi tiga besar nasional.

Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting.

Di bidang perencanaan pembangunan, pemerintah daerah diminta memperkuat monitoring capaian RPJMD 2025–2029.

Termasuk menyusun pemetaan (mapping) progres yang informatif dan terukur.

Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renstra juga ditekankan agar selaras dengan kebijakan nasional dan kemampuan fiskal daerah.

Selain itu, DPRD mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar pulau, serta ketersediaan air bersih dan energi listrik.

Dalam aspek pendapatan daerah, Pansus menyoroti perlunya optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui pembaruan data wajib pajak.

Pajak alat berat juga dinilai sebagai potensi baru yang perlu digarap serius.

DPRD bahkan merekomendasikan pembentukan satuan tugas khusus untuk merumuskan terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada sisi belanja daerah, DPRD mengingatkan agar efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari serapan, tetapi juga dari capaian output dan outcome program.

Evaluasi rutin serta disiplin dalam penjadwalan APBD dinilai krusial untuk menghindari keterlambatan proyek dan tunda bayar.

Di sektor kepegawaian, DPRD menyoroti meningkatnya beban anggaran akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi pegawai secara proporsional serta meningkatkan kompetensi berbasis kinerja. ***

The post Gubernur Kepri Siap Berkomitmen Evaluasi Kinerja OPD Terkait Rekomendasi DPRD Kepri appeared first on KarunaKepri.com.

Ia menyebut, Purna Bakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan fase lanjutan yang tetap dapat memberikan kontribusi moral, intelektual dan sosial kepada masyarakat.

Pernegasan Gubernur Ansar tersebut saat mengukuhkan Pengurus Perkumpulan Purna Bakti Pegawai Provinsi Kepri Masa Bakti 2026–2029.

Acara pengukuhan dilakukan di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis 16 April 2026 kemarin.

Pengukuhan ini menetapkan Amir Faizal sebagai ketua.

Kegiatan tersebut juga disejalankan dengan halalbihalal Idul Fitri 1447 Hijriah yang turut diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Raja Sofyan yang sekaligus memimpin doa bersama.

“Para purna bakti merupakan sumber pengalaman dan kebijaksanaan yang telah teruji.

Ini dapat terus menjadi rujukan serta inspirasi bagi ASN yang masih aktif dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Gubernur Ansar.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Perkumpulan Purna Bakti.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas kebijakan publik.

“Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar juga menyampaikan ucapan Idul Fitri kepada seluruh pengurus dan anggota Perkumpulan Purna Bakti.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan Minal Aidin Walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak menjadikan Halal Bi Halal sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Purna Bakti, Amir Faizal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasi ini lahir dari kerinduan untuk kembali bersilaturahmi antar sesama purna bakti.

“Awalnya hanya dari rasa kangen untuk berkumpul bersama. Kami mulai dari sebuah grup WhatsApp dengan sekitar 50 orang anggota,” ungkap Amir.

Seiring waktu, lanjutnya, perkumpulan ini terus berkembang hingga mencapai sekitar 240 anggota, dengan sekitar 150 orang yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

“Alhamdulillah, dari yang sederhana ini sekarang sudah berkembang cukup besar. Ini menunjukkan semangat kebersamaan para purna bakti masih sangat kuat,” ungkapnya.

Amir juga berharap, keberadaan perkumpulan ini dapat menjadi wadah yang produktif dan bermanfaat, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas.

“Kami ingin perkumpulan ini tidak hanya menjadi tempat silaturahmi, tetapi juga bisa terus berkontribusi memberikan pemikiran dan pengalaman bagi pembangunan daerah,” tutupnya.***

The post Kukuhkan Pengurus Purna Bakti, Gubernur Ansar Tegaskan Keberadaannya Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah appeared first on KarunaKepri.com.

Program ini merupakan komitmen berkelanjutan Gubernur Kepri dalam meningkatkan kualitas SDM di Kepri terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Untuk pendaftaran beasiswa ini sudah dibuka sejak 6 April hingga 2 Juni 2026.

Berdasarkan data di Biro Kesra Pemprov Kepri, total penerima beasiswa pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 1.212 peserta, meningkat sebanyak 25 orang atau tumbuh 2,1% dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 1.187 penerima.

“Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung masa depan mahasiswa Kepri ini mencapai Rp3.060.000.000,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin, 6 April 2026 lalu.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi memberikan perhatian khusus pada prinsip keadilan sosial.

“Penambahan kuota terbesar diarahkan kepada kelompok mahasiswa tidak mampu,” pungkas Gubernur Ansar.***

The post Tingkatkan Kualitas SDM, Pemprov Kepri Umumkan Kuota Beasiswa 2026 Mahasiswa Kurang Mampu appeared first on KarunaKepri.com.

Hal ini guna mempercepat upaya intervensi pada langkah pengendalian inflasi.

Hal ini dikatakan Gubernur, bahwa Provinsi Kepri pernah meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada 2024.

“Memang kemarin inflasi kita sempat tembus 3,47 persen, namun ada beberapa komponen yang tidak bisa kita intervensi seperti harga emas dan tiket pesawat termasuk biaya pendidikan saat musim masuk sekolah.

Kami akan mengusulkan kepada BPS agar inflasi pangan dan non-pangan dapat dipisahkan, sehingga intervensi bisa lebih tepat,” ujar Ansar .

Bersempenaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, sebagai upaya menjaga daya beli dan stabilitas harga, Senin 9 Februari 2026.

GPM ini sebagai langkah pengendalian inflasi lainnya, Gubernur juga meminta dukungan Bulog untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan.

Serta mengingatkan pentingnya memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan mencegah praktik penimbunan bahan pokok.

“Kita harus menjaga agar inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan distribusi ekonomi benar-benar memberi dampak yang merata kepada masyarakat,” tegasnya.***

The post Gubernur Ansar Usulkan Pemisahan Komponen Pangan dan Non Pangan untuk Percepat Intervensi Pengendalian Inflasi appeared first on KarunaKepri.com.

KARUNAKEPRI.COM, KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta semua pihak menahan diri terkait konflik yang melibatkan warga Rempang, Kota Batam dengan pekerja PT MEG.

Ansar menyampaikan saat ini aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan guna mencari benang merah terhadap pemicu bentrok yang terjadi antara kedua belah pihak.

“Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang sumbernya tidak bisa dipercaya. Serahkan saja kepada polisi untuk menyelidiki kejadian ini,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Minggu, 22 Desember 2024.

Ansar juga memastikan Pemprov Kepri bersama Pemkot Batam serta pihak-pihak terkait akan membahas masalah Rempang usai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih pada awal tahun 2025.

Menurut Ansar, pemerintah memang sangat memprioritaskan investasi untuk meningkatkan ekonomi.

Sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Namun di sisi lain tetap harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat tempatan.

“Kami akan cari solusi terbaik untuk menangani kisruh di Rempang,” ucap Ansar.***

The post Gubernur Kepri Minta Semua Pihak Tahan Diri Terkait Insiden Rempang appeared first on KarunaKepri.com.

KARUNAKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungpinang 2025 sebesar Rp3,62 juta per bulan.

Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2025 dan tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1438 Tahun 2024.

Kenaikan UMK ini berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengusaha diwajibkan mengikuti struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.

Bagi usaha mikro dan kecil, besaran upah minimum dapat ditentukan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMK tidak diperbolehkan menurunkan atau mengurangi upah pekerjanya.

Keputusan ini diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, Efendi, menjelaskan bahwa penetapan UMK ini bertujuan untuk menjaga daya beli pekerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Kenaikan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta daya saing usaha di Kota Tanjungpinang,” ujar Efendi, Kamis 19 Desember 2024.***

The post Gubernur Kepri Tetapkan UMK 2025 Kota Tanjungpinang Rp3,62 Juta appeared first on KarunaKepri.com.

Gubernur Ansar juga memastikan akan kelancaran distribusi logistik selama liburan Nataru tersebut.

Penegasan Gubernur Kepri ini saat memimpin apel pembukaan Posko Angkutan Nataru di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Kota Batam, Kamis 19 Desember 2024.

Dikatakan Ansar, bahwa pentingnya kelengkapan alat keselamatan dalam setiap moda transportasi, terutama menghadapi fluktuasi cuaca di akhir tahun.

“Kita tegaskan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama.

Apalagi kita menghadapi musim dengan perubahan cuaca yang tidak menentu,” ujar Ansar.

Selain itu, ia meminta agar distribusi logistik, terutama kebutuhan pokok dan alat kesehatan, diprioritaskan.

Hal ini dikarenakan akan kebutuhan pokok di Kepri cukup besar yang didatangkan dari luar daerah seperti Medan dan Palembang.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar juga mengimbau penyelenggara transportasi untuk memperhatikan informasi terbaru dari BMKG sebelum melakukan perjalanan guna menghindari risiko cuaca buruk.

Hal ini kata Ansar agar masyarakat dapat menikmati momen liburan yang aman dan nyaman.***

The post Gubernur Kepri Pastikan Transportasi Utamakan Keselamatan Penumpang Liburan Nataru appeared first on KarunaKepri.com.

KARUNAKEPRI.COM,KEPRI – Pemprov Kepri secara resmi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku alokasi trasfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital.

Penyerahan langsung diserhakan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di Balairung Wan Seri Beni, kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa 17 Desember 2024.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam arahannya mengatakan, penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan yang dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur pada 10 Desember 2024 di Istana Negara, Jakarta.

“Penyerahan ini merupakan bagian dari siklus anggaran 2025, yang telah melalui proses perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengesahan,” ujar Ansar.

Gubernur Ansar menjelaskan, total alokasi belanja negara untuk Provinsi Kepulauan Riau pada APBN 2025 mencapai Rp15,94 triliun.

Anggaran ini terbagi menjadi belanja melalui Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,48 triliun dan TKD sebesar Rp8,45 triliun.

Belanja K/L tersebut akan dilaksanakan oleh 314 satuan kerja yang tersebar di Kepri dan disalurkan melalui KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam.

Sementara itu, alokasi TKD sebesar Rp8,45 triliun akan disalurkan ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5.019,46 miliar.

Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1.056,34 miliar, Dana Insentif Fiskal Rp111,82 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1.427,52 miliar, DAK Fisik Rp619,87 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp217,99 miliar.

Gubernur Ansar meminta agar seluruh pengguna anggaran di Kepri segera mengeksekusi anggaran tersebut pada awal Januari 2025.

Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan dengan efisien, efektif, menghindari pemborosan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Belanja harus dilakukan dengan bijak, efisien, dan tetap fokus pada pencapaian tujuan yang tepat,” tegasnya.

Gubernur Ansar juga berpesan kepada para pengelola anggaran, baik di instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal di Kepri, untuk disiplin dan cermat dalam menggunakan anggaran.

Penggunaan anggaran harus sesuai dengan prioritas, fokus pada hasil yang optimal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Tidak boleh ada korupsi, dan kita harus menjaga sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah,” lanjutnya.

Sejalan dengan arahan Presiden yang mendorong penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam pemerintahan, Gubernur Ansar menyatakan, mulai 1 Januari 2025, katalog elektronik versi 6.0 akan diterapkan di Provinsi Kepri untuk pengadaan barang dan jasa.

“Dengan penerapan katalog elektronik ini, proses pengadaan barang dan jasa akan menjadi lebih efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Ansar.***

The post Gubernur Kepri Serahkan DIPA Kepri 2025 Senilai Rp15,94 Triliun dan Buku TKD appeared first on KarunaKepri.com.

KARUNAKEPRI.COM,KEPRI – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad , menegaskan agar pemerintah kabupaten dan Kota tetap siaga dalam mengantisipasi kerawanan menjelang natal dan tahun baru (Nataru).

Dimaksud Gubernur Kepri, siaga dalam kerawanan tentunya dalam mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Nataru,

Dan juga peningkatan mobilitas masyarakat, serta siaga potensi bencana alam selama momen Nataru.

Pernyataan Gubernur Ansar tersebut saat memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Acara ini digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, dan dihadiri seluruh jajaran Forkopimda se-Provinsi Kepri serta perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota, Selasa 17 Desember 2024.

Saat itu rapat Gubernur Ansar didampingi ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Teguh Subroto.

Ansar menegaskan bahwa agenda ini merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan strategis serta menyatukan sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Hal ini untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Provinsi Kepri, terutama menjelang momen strategis perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dinilai Ansar pentingnya rapat koordinasi ini sebagai forum untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi dinamika di tengah masyarakat.

“Forkopimda memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Kita harus mampu bergerak cepat dalam menghadapi setiap tantangan, khususnya menjelang Nataru yang biasanya membawa lonjakan aktivitas masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun mobilitas,” ujar Ansar.

Lebih lanjut, Ansar menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antara Forkopimda Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting dalam memastikan stabilitas daerah.

“Kita semua harus bergerak bersama. Koordinasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk memastikan keamanan, kenyamanan.

Dan juga kesejahteraan masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau,” tambahnya.****

The post Gubernur Kepri Tegaskan Pemko dan Pemkab Tetap Siaga Menjelang Nataru appeared first on KarunaKepri.com.