KARUNIAKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus memperkuat sejumlah langkah ke depan dalam menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Upaya tersebut diantaranya pelaksanaan operasi pasar dan bazar murah secara berkelanjutan.
Disamping iu juga penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama instansi vertikal, distributor, dan pelaku usaha.
Serta pemantauan harga dan ketersediaan barang secara rutin di pasar-pasar.
Hal ini juga dilakukan sesuai arahan Kemendagri dalam menekan kenaikan inflasi di daerah.
Arahan Kemendagri tersebut disampaikan Sekjen Kemendagri RI, Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah.
Rakor dilaksanakan secara hybrid oleh Kemendagri RI bersama seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, Selasa 05 Mei 2026.
Sementara Pemko Tanjungpinang mengikuti rakor virtual bersama Sekjen Kemendagri dari Ruang Rapat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Walikota Tanjungpinang.
Rapat dihadiri Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, beserta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam menyikapi perkembangan inflasi nasional yang masih dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan sektor jasa, Pemko Tanjungpinang terus memperkuat langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah.
Salah satunya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang Elfiani Sandri menyampaikan, bahwa kondisi inflasi nasional menjadi referensi penting bagi daerah.
Termasuk Tanjungpinang yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Tekanan inflasi di Kota Tanjungpinang umumnya dipengaruhi oleh harga bahan pokok, biaya distribusi, serta sektor jasa.
Karena itu, solusi pengendalian inflasi harus diarahkan pada penguatan pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga,” ujar Elfiani.
Selain itu, Pemko Tanjungpinang juga mendorong pemanfaatan potensi lokal dan efisiensi distribusi sebagai bagian dari solusi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Kami memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga antisipatif, agar stabilitas harga dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.***
