KARUNAKEPRI.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait pernah berkonsultasi pada 2024 soal pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
“Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Selain itu, Budi mengatakan KPK selalu terbuka melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun upaya-upaya pencegahan korupsi.
“Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah.
Dan juga mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan,” katanya.
Sebelumnya, Raffi dalam video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin 16 November 2026 mengaku pada 2024 sempat berkonsultasi dengan KPK.
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.
Menurut Raffi, KPK pada saat itu menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni adalah hal yang tidak melanggar ketentuan.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Walaupun demikian, dia saat ini menyadari bahwa terdapat etika, kepatutan dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya.
Sehingga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.
Adapun dia menyampaikan pernyataan tersebut setelah meminta maaf kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2024-2026 dengan total nilai kerja sama mencapai Rp14,7 miliar.
Pada bagian lain KPK mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pada pengadaan jasa influencer atau pemengaruh.
“KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu 18 November 2026.
Budi menyampaikan pernyataan tersebut usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024.
Unit kerja tersebut kemudian menjadi bagian Kemenbud.***










