KARUNAKEPRI.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tambahan anggaran Rp20 miliar hingga Rp100 miliar untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Dana tersebut direncanakan berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp400 triliun sepanjang 2026.
Berdasarkan rencana tersebut, setiap pemerintah provinsi (Pemprov) akan memperoleh tambahan anggaran Rp100 miliar.
Sementara itu, masing-masing pemerintah kabupaten/kota direncanakan mendapatkan sedikitnya Rp20 miliar.
Prabowo menyampaikan rencana itu sebagai upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang mendesak.
Tambahan anggaran tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
“Dan saya buktikan sebentar lagi akan saya kumpulkan semua gubernur dan semua bupati, dalam waktu dekat saya akan tambah biaya.
Tapi biayanya harus diarahkan.
Dalam waktu dekat setiap provinsi dapat tambahan Rp100 miliar tambahan, untuk ibu kota provinsi.
Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” ujar Prabowo Subianto dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin 16 November 2026.
Rencana penambahan transfer anggaran tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah menekan pemborosan belanja negara.
Prabowo menyebut anggaran belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai Rp1.200 triliun, dengan sekitar 30% di antaranya diperkirakan hilang akibat penggelembungan harga atau mark-up.
Pemerintah menargetkan potensi penghematan hingga Rp400 triliun melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa serta penguatan pengawasan dari pemerintah pusat sampai daerah.
“Belanja barang dan jasa dari APBN kita sekitar Rp1.200 triliun, dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30% hangus karena mark up, penggelembungan alias korupsi.
Jadi, kalau kita bisa atur ini berarti kita bisa hemat Rp400 triliun,” tegas Prabowo.
Hasil efisiensi tersebut direncanakan dialihkan untuk membiayai kebutuhan penting pemerintah daerah.
Salah satu penggunaannya berkaitan dengan penguatan infrastruktur mitigasi bencana, terutama di wilayah rawan gempa atau kawasan ring of fire.
Prabowo menegaskan hasil penghematan belanja pemerintah akan disalurkan kembali kepada daerah untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi penghematan ini semua habis itu kita serahkan ke daerah, serahkan ke rakyat,” pungkas Prabowo.
Jika dihitung berdasarkan jumlah wilayah administrasi, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan rencana tersebut diperkirakan mencapai Rp14 triliun.***










