Walikota Tanjungpinang Tegaskan Pelaksanaan Otda Pastikan Anggaran Menjawab Kebutuhan Masyarakat

redaktur redaktur

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah saat memimpin upacara Hardiknas disejalankan peringatan Hari Otda ke-30.(Foto: Diskominfo Tanjungpinang)

KARUNAKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya soal menjalankan program, tetapi juga memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu untuk arah kebijakan daerah, ditegaskan Lis lagi, tetap mengacu pada panduan nasional, yakni Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan Lis tersebut saat memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) disejalankan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30.

Upacara digelar di Lapangan Dewa Ruci, Tanjungpinang, Sabtu 2 Mei 2026.

“Program-program pemerintah daerah tidak sekadar seremoni.

Kita harus melihat kebutuhan yang mendasar di masyarakat, seperti bagaimana mendorong ekonomi kerakyatan yang bisa dirasakan langsung,” ujarnya.

Ia menyebut, penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu fokus yang lebih realistis untuk menjawab tantangan di tingkat daerah.

“Kalau bicara ekonomi nasional mungkin berat, tapi paling tidak yang dekat dengan masyarakat itu ekonomi kerakyatan. Itu yang kita dorong,” kata Lis.

Terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional, ia mengatakan momentum tersebut digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pemerataan dan kesejahteraan guru.

“Upaya pemerintah bagaimana menciptakan guru yang berkualitas, sejahtera, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Capaian pendidikan di Tanjungpinang, lanjut Lis, sudah berjalan cukup baik, termasuk angka partisipasi sekolah.

Namun, masih ada persepsi di masyarakat bahwa pendidikan membutuhkan biaya besar.

Saat ini, sebagian besar jenjang pendidikan telah ditanggung negara.

Program sekolah rakyat menjadi salah satu upaya untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah maupun dari keluarga kurang mampu.

“Masih ada anggapan sekolah itu mahal. Padahal sebagian besar sudah ditanggung negara.

Program sekolah rakyat ini salah satu solusi agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan,” kata Lis.

Lis menambahkan, peningkatan akses pendidikan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan.

“Memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya.***

Also Read