KARUNAKEPRI.COM, KEPRI – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan keberdaan BUMD memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Sekaligus instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian dikatakan Wagub Nyanyang saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk “Standarisasi Pelaporan dan Kinerja BUMD Menuju Efisiensi, Transparansi, dan Peningkatan PAD”.

Dan dihadiri jajaran direksi dan komisaris BUMD provinsi maupun kabupaten/kota se-Kepri, serta perangkat daerah terkait.

Rakor digelar di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Selasa 5 Mei 2026 kemarin.

“BUMD dituntut untuk meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel.

Salah satu kunci utama adalah standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja serta ketepatan waktu dalam penyampaiannya,” ujar Nyanyang.

Ia menekankan bahwa tanpa data yang valid dan tepat waktu, pemerintah daerah akan kesulitan melakukan evaluasi maupun merumuskan kebijakan strategis yang tepat.

Lebih lanjut, Nyanyang menjelaskan bahwa kinerja BUMD juga berkaitan langsung dengan indikator utama dalam RPJMD Provinsi Kepri 2025–2029, khususnya return on asset (ROA) sebagai tolok ukur kinerja perusahaan daerah.

“Jika target return on asset tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga akan terdampak.

Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.

Wagub menyebutkan bahwa kinerja sejumlah BUMD di Kepri masih menghadapi berbagai tantangan didasarkan hasil evaluasi sementara.

Termasuk belum tercapainya target ROA yang telah ditetapkan.

“Artinya, masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama.

Kita perlu rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kinerja BUMD,” tambahnya.***