KARUNAKEPRI.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menepis pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyebut revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan murni inisiatif DPR RI.

Ditegaskan Abdullah, bahwa pernyataan itu tidak tepat, karena Pemerintahan era Jokowi juga turut terlibat dalam revisi UU KPK tersebut.

“Seolah-olah pernyataan Presiden ke-7 Jokowi yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU KPK 2019 atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak tepat,” ujar Abdullah kepada wartawan, Senin 16 Februari 2026.

Politikus PKB itu menjelaskan, dalam proses pembahasan revisi UU KPK saat itu, pemerintahan Jokowi turut mengirimkan perwakilan resmi untuk membahas bersama DPR RI.

Sehingga, revisi UU KPK tidak hanya menjadi produk inisiatif legislatif semata, melainkan hasil pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah.

Menurut Abdullah, keterlibatan pemerintah dalam pembahasan tersebut menunjukkan adanya persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam mekanisme pembentukan undang-undang.

“Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPRI RI dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama,” kata Abdullah.

Abdullah juga menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK.

Ia menegaskan, secara konstitusional hal tersebut tidak serta-merta berarti penolakan terhadap undang-undang yang telah disahkan.

“Kemudian, soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945.

Undang-undang tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden,” imbuhnya.

Sebelumnya, Joko Widodo menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama.

Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi usulan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, agar UU KPK kembali direvisi.

“Ya, saya setuju, bagus,” ucap Jokowi di Stadion Manahan, Solo, Jumat 13 Februari 2026 lalu.

Jokowi menegaskan, revisi UU KPK pada 2019 merupakan inisiatif DPR.

Ia meminta publik tidak keliru memahami proses yang terjadi saat itu.

“Jangan keliru ya, inisiatif DPR,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut.

“Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan,” pungkas Jokowi lagi.***

The post Anggota Komisi III Nilai Ucapan Jokowo Terkait Revisi UU KPK Hanya Inisiatif DPR Tidak Tepat appeared first on KarunaKepri.com.

KARUNAKEPRI.COM,JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Serta anak dan menantunya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, dari keanggotaan partai.

PDIP melarang mereka memakai dan mencantumkan nama partai dalam setiap kegiatan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, larangan tersebut merupakan keputusan DPP PDIP setelah menjatuhi sanksi pemecatan terhadap ketiganya.

“Terbukti melakukan pelanggaran etik dan disiplin partai. Ini kategori pelanggaran berat,” ujar Deddy melalui pesan singkat pada Senin, 16 Desember 2024.

Dalam surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution yang dikutip dari tempo.co, dinyatakan jika keluarga Solo-sebutan bagi keluarga Jokowi dinilai telah melakukan pembangkangan terhadap keputusan partai.

Surat keputusan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution terarsip pada surat nomor 1649; 1650; dan 1651/KTPS/DPP/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang ditanda tangani Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.

Dalam pertimbangan keputusan, DPP PDIP menyatakan Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART partai.

Serta kode etik dan disiplin partai dalam kategori pelanggaran berat.

PDIP dalam kontestasi pemilihan presiden meminta kepada seluruh kadernya untuk mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Namun, keluarga Solo dinilai melakukan pembangkangan karena mendukung pasangan calon lain, dan membiarkan Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden di luar pasangan calon yang diusung oleh PDIP.

Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM.

Mantan Wali Kota Solo itu melenggang maju dalam kontestasi berkat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2024 yang mengubah syarat ambang batas usai minimal calon wakil presiden.

Putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2024 diputus ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Anwar disebut punya konflik kepentingan. Anwar adalah paman Gibran. Dia menikah dengan Idayati, adik Jokowi.***

The post PDIP Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution, Larang Pakai Nama Partai appeared first on KarunaKepri.com.

KARUNAKEPRI.COM, JAKARTA – Menjelang lengser dari jabatan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024.

PP tersebut tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Joko Widodo menekan PP tersebut, dua hari menjelang lengser dari kursi Presiden RI pada 18 Oktober 2024.

Jenis PNBP yang berlaku di Kemenkumham terdiri dari: a. pelayanan jasa hukum; b. penyelenggaraan pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan;

Serta c. pelayanan keimigrasian; d. pelayanan kekayaan intelektual; e. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;

Dan f. denda administratif; g. jasa layanan kesehatan; dan h. hasil kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.

“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini,” bunyi Pasal 1 ayat 2 PP 45/2024.

Disebutkan aturan itu berlaku 60 hari sejak diundangkan atau pada bulan 18 Desember 2024.

Berikut rincian biaya pembuatan paspor sebagaimana diatur dalam PP 45 nomor 2024.

– Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 5 tahun dikenakan tarif Rp350.000

– Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 10 tahun dikenakan tarif Rp650.000

– Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun dikenakan tarif Rp650.000

– Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun dikenakan tarif Rp950.000

– Surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia dikenakan tarif Rp100.000

– Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dikenakan tarif Rp150.000

– Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dikenakan tarif Rp1.000.000.***

The post Segini Biaya Pembuatan Paspor Setelah Diteken Jokowi Jelang Masa Jabatan appeared first on KarunaKepri.com.

KARUNAKEPRI.COM – Presiden Jokowi turut menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia vs Australia di stadion GBK Jakarta, 10 September 2024.

Video momen pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia yang turut ditonton Presiden Jokowi tersebut  diunggah oleh akun X @triwul82, 11 September 2024.

Saat Presiden Jokowi memasuki tribun, tiba-tiba sekelompok penonton berteriak mengatakan “Mulyono” secara berulang-ulang.

“Mulyono, Mulyono, Mulyono,” teriak sejumlah penonton yang hadir.

“Teriakan “Mulyono” menggema di GBK,” tulis akun X @triwul82 dalam keterangannya.

Unggahan tersebut mendapat tanggapan dari beberapa pengguna akun X di kolom komentar.

“Kenceng banget lagi,” tulis netizen.

“Yang menyedihkan diteriaki huuu dari tribun,” sahut netizen lain.

Diketahui, Mulyono adalah nama kecil dari Jokowi, yang diberikan oleh orang tuanya.

Dalam buku “Jokowi Menuju Cahaya karya Alberthiene Endah, disebutkan bahwa nama “Mulyono” diganti karena sering sakit-sakitan.

Nama Mulyono diganti dengan Joko Widodo atau yang lebih kita kenal saat ini dengan sebutan Jokowi, yang telah menjabat sebagai presiden.***

The post Presiden Jokowi Hadir di Stadion GBK Jakarta Diteriakan Mulyono appeared first on KarunaKepri.com.