Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp58,75 Triliun hingga September 2026

redaktur

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bimo Wijayanto.

KARUNAKEPRI.COM, JAKARTA – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital di Indonesia mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026. Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor utama, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto,  menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan dan memperluas basis pemungutan pajak guna memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan data DJP, PPN PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan penerimaan mencapai Rp45,21 triliun. Disusul Pajak SIPP sebesar Rp5,96 triliun, pajak transaksi fintech Rp5,40 triliun, serta pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,18 triliun.

PPN PMSE Dominasi Penerimaan Pajak Digital

Hingga akhir September 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sepanjang September 2026, terdapat tiga pelaku usaha baru yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, yakni Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V. DJP juga melakukan perubahan data pemungut PPN PMSE atas Niantic International Ltd.

Dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk, sebanyak 245 perusahaan telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total penerimaan mencapai Rp45,21 triliun.
Penerimaan tersebut terus meningkat sejak 2020. Tercatat sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp9,54 triliun sepanjang Januari hingga September 2026.

Pajak Transaksi Kripto Capai Rp2,18 Triliun

Sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,18 triliun hingga September 2026.
Penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,30 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.
Kontribusi pajak dari transaksi kripto tercatat sebesar Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,74 miliar pada 2025, dan Rp300,28 miliar sepanjang Januari–September 2026.

Sektor Fintech Sumbang Rp5,40 Triliun

Kontribusi sektor teknologi finansial atau fintech juga memberikan penerimaan signifikan bagi negara.
Hingga 30 September 2026, penerimaan pajak dari sektor ini mencapai Rp5,40 triliun. Angka tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,51 triliun.
Kemudian, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,20 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,16 triliun.
Adapun setoran pajak fintech tercatat Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp989,53 miliar sepanjang Januari–September 2026.

Pajak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rp5,96 Triliun

Dari sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), penerimaan pajak mencapai Rp5,96 triliun hingga akhir September 2026.
Penerimaan tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp432,69 miliar dan PPN sebesar Rp5,53 triliun.
Setoran Pajak SIPP menunjukkan tren kontribusi yang terus berjalan, yakni Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, dan Rp1,89 triliun sepanjang Januari–September 2026.

DJP Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Digital

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, DJP akan terus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan serta pengawasan secara berkelanjutan.

“DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” ujar Bimo.

Melalui penguatan kebijakan tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
Selain meningkatkan penerimaan, langkah ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan setara, sehingga seluruh pelaku usaha, baik yang beroperasi secara digital maupun konvensional, memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor : Dedi

Also Read

Tags