KARUNAKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Nelayan dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri menggelar unjuk rasa di depan Gedung Daerah Gubernur Kepri, Kamis (15/05/25).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana penambangan pasir laut yang dinilai akan merusak ekosistem dan mengancam mata pencaharian nelayan. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah meninjau ulang aturan pembatasan area tangkap maksimal 12 mil dari garis pantai.
Ketua HNSI Kepri, Distrawandi, menegaskan bahwa tuntutan mereka hanya dua hal: revisi kebijakan batas wilayah tangkap dan penghentian rencana penambangan pasir laut.
“Kedatangan kami ke sini hanya meminta dua hal: tinjau ulang aturan 12 mil dan hentikan rencana penambangan pasir laut,” tegasnya.
Aksi yang berlangsung sejak pagi sempat memanas karena Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan tidak hadir untuk berdialog langsung dengan massa. Demonstran hanya disambut oleh Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, yang mengimbau agar aksi tetap berlangsung tertib.
Beberapa jam kemudian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Said Sudrajad, bersama Asisten I Pemprov Kepri, Arif Fadillah, menemui para nelayan. Namun, kehadiran mereka tidak mampu meredam kekecewaan peserta aksi karena pejabat utama tak kunjung muncul.
Merasa tidak mendapat jawaban tegas, massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Kepri di Dompak untuk mendesak Ketua DPRD Iman Sutiawan memberikan penjelasan langsung. Di sana, massa akhirnya diterima langsung oleh Iman Sutiawan dalam sebuah pertemuan tertutup bersama perwakilan nelayan dan HNSI.
Dalam dialog tersebut, Iman Sutiawan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat pesisir dengan serius. Ia berjanji akan menyampaikan langsung tuntutan nelayan kepada Gubernur Kepri dan kementerian terkait.
“Kami akan segera memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan Gubernur dan menyampaikan seluruh aspirasi yang telah disampaikan hari ini. DPRD berpihak pada kepentingan rakyat, terutama masyarakat pesisir yang terdampak langsung,” ujar Iman.
Meski demikian, para nelayan tetap meminta komitmen tertulis dari DPRD Kepri untuk mengawal tuntutan mereka hingga tuntas, khususnya mengenai penghentian rencana tambang pasir laut yang dianggap menjadi ancaman nyata bagi laut dan penghidupan mereka.
Aksi kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan resmi kepada Ketua DPRD dan pernyataan sikap dari perwakilan nelayan. (san)
Sumber : transkepri.com /Editor : Dedi
