Evaluasi Penerapan 7 PSN di Kepri, Gubernur Ansar Pimpin Rakor Bersama Bupati dan Walikota

redaktur

Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Sekdaprov Misni, memimpin Rakor bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri di Gedung Daerah Provinsi Kepri. (Foto:Diskominfo Kepri)

KARUNAKEPRI.COM, KEPRI – Dalam rangka mengevalusi perkembangan pencapaian penerapan 7 Program Strategi Nasional (PSN), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor).

Rakor dipimpin langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin 16 November 2026.

Rakor dihadiri Bupati dan Walikota ini menjadi forum evaluasi bersama untuk memastikan berbagai program strategis nasional yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Untuk melihat sejauh mana PSN berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri.

Dalam arahannya, Gubernur Ansar mengatakan bahwa rakor tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.

Yakni dalam memantau perkembangan, mengevaluasi capaian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan PSN di daerah.

“Hari ini kita akan membahas perkembangan tujuh program, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Dan Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis yang mencakup penanganan stunting, imunisasi, dan TBC,” ujar Ansar.

Menurutnya, seluruh program yang diluncurkan pemerintah pusat harus didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pelaksanaan program utama, tetapi juga melalui program pendukung agar implementasinya dapat berjalan secara komprehensif.

“Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri.

Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif,” tegasnya.

Gubernur juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

Hasil inventarisasi tersebut nantinya menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten/kota.

Ia menegaskan, sejumlah persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah perlu dikomunikasikan langsung dengan pemerintah pusat.

“Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya.

Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut.

Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat,” jelasnya.***

Also Read