DJP Kepri Gandeng 210 SMP di Batam, Siapkan Kurikulum Literasi dan Inklusi Perpajakan Sejak Dini

redaktur

Foto : Kepala Kantor Wilayah DJP Kepri, DR Mekar Satria Utama dan Kepala Dinas Pendidikan Batam, Hendri Arulan, menandatangani kerjasama penerapan kurikulum, dan literasi perpajakan di sekolah tingkat SMP di Kota Batam. Selasa (17/11/2026), di Kantor DJP Kepri, Baloi, Batam. (Nov Iwandra)

KARUNAKEPRI.COM, BATAM – Sebanyak 210 Sekolah Menengah Pertama (SMP), Negeri dan Swasta di Kota Batam, menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kepulauan Riau (Kepri), untuk bisa meningkatkan inklusi pajak, Selasa (17/11/2026), di Kantor DJP Kepri, Baloi, Batam.

Hal ini dalam upaya memperkuat suatu pemahaman, dan kesadaran perpajakan sejak dini, bagi pelajar. Yakni, melalui penyusunan maupun penerapan sistem kurikulum literasi perpajakan di sekolah.

Sebab, mengenai pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama dari penerimaan keuangan negara, yang berperan utama dalam program pembangunan nasional.

Kepala Kantor Wilayah DJP Kepri, DR Mekar Satria Utama, SE, M.P. Acc, mengungkapkan, kerjasama tersebut dalam upaya memperkuat suatu pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan sejak dini. Terutama dilingkungan
pelajar/siswa SMP di Kota Batam.

“Melalui kurikulum sekolah, materi literasi perpajakan diperkenalkan kepada peserta didik dengan cara pendekatan edukatif, disesuaikan dengan jenjang pendidikan, serta jam mata pelajaran ditingkat SMP,” kata Mekar.

Dengan demikian, ungkapnya, para siswa diharapkan tidak hanya bisa mengenal pengertian pajak, tetapi juga memahami manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari.

“Termasuk untuk pembangunan kantor pemerintah, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan sarana infrastruktur umum lainnya,” ucap Mekar.

Diterangkan, kerja sama antara 210 SMP dengan DJP ini, juga menjadi bagian dari upaya membangunkan budaya sadar pajak di lingkungan pendidikan.

“Sekolah diharapkan dapat menjadi ruang strategis, untuk membentuk karakter generasi muda yang akan memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggungjawab sebagai warga negara,” paparnya.

Kata Mekar, penerapan kurikulum literasi perpajakan diharapkan bisa memberikan pemahaman bahwa, pajak bukanlah sekadar kewajiban masyarakat, tapi melainkan bentuk kontribusi bersama atau bergotong royong dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

“Alhamdulillah, dengan keterlibatan ratusan sekolah di tingkat SMP ini, Batam diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berperan aktif dalam memperkuat edukasi perpajakan melalui dunia pendidikan,” pungkasnya.

SMP Negeri dan Swasta di Kota Batam, menjalin kerjasama dengan Kanwil DJP Kepulauan Riau, guna meningkatkan inklusi pajak, Selasa (17/11/2026), di Kantor DJP Kepri, Baloi, Batam.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Batam, Hendri Arulan, SPd, M.M, mengapresiasi Kanwil DJP Kepri, atas kegiatan inklusi literasi pajak kepada siswa siswi SMP sejak dini.
Sehingga pelajar dapat memahami peran dan fungsi perpajakan untuk bangsa dan negara.

“Program ini sekaligus menjadi investasi jangka panjang terhadap siswa dalam meraih cita-cita, dan menciptakan generasi yang melek pajak, memahami hak, kewajiban sebagai warga negara, serta akan memiliki kesadaran, berkontribusi untuk pembangunan Indonesia ke depan,” kata Hendri.

Ada 3 agenda kurikulum, ucapnya, terhadap inklusi dan pembelajaran perpajakan di tingkat pelajar SMP di Kota Batam. Sebagai langkah strategis dan pendidikan karakter untuk masa depan para pelajar.

Diantaranya adalah:
1. Pendapatan pajak merupakan sistem gotong royong bernegara untuk membangun bangsa, serta generasi muda kedepannya.

2. Sekolah bukan tempat terapan perpajakan secara teknis. Tetapi, bagaimana memberikan sebuah pemahaman pelajar sejak tingkat dasar kepada anak didik, terhadap kesadaran pajak, dan pemanfaatan untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Penguatan peran baru terhadap guru di dalam memberikan materi yang berkelanjutan dan terlaksana dengan baik.

“Semoga kerjasama dan kurikulum perpajakan ini terlaksana dengan baik. Sehingga dapat memberikan pembelajaran dan pemahaman ke masyarakat di Batam. Khususnya itu kepada pelajar SMP sejak dini,” harap Kadisdik Batam.

Direktur P2 Humas DJP, Inge Diana Rismawati, SE, Ak, M.F.M, Phd, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan DJP Kepri dan kerjasama yang disepakati pihak Disdik Batam terhadap kegiatan bertajuk, “Kick off Sharing Session Program Inklusi Kesadaran Pajak di Jenjang Pelajar SMP Dilingkungan Kota Batam”.

“Kolaborasi tentu menjadi langkah strategis, untuk bisa menanamkan satu pemahaman kepada generasi muda. Terutama terhadap inklusi dan literasi perpajakan sejak dini,” kata Inge.

Saat ini, ujarnya, dunia pendidikan merupakan bagian utama terhadap perhatian pemerintah pusat, dalam penggunaan pajak hingga 20 persen pertahun.

Maka, ungkap Inge harus diberikan pemahamannya sejak dini kepada pelajar, dari mana sumber uang itu, dan kemana digunakan.

“Artinya apa. Dengan anggaran di pendidikan yang sangat besar itu, juga harus digunakan untuk siswa ataupun pelajar, agar mereka bisa memahami fungsi perpajakan dan membangun kesadaran mereka sejak dini, untuk taat pajak,” papar Direktur P2 Humas DJP Pusat ini.

Setidaknya, imbuh Inge, para siswa bisa untuk mengingatkan orangtua, dan keluarga, agar tidak terlambat kewajiban membayar pajak usaha, kendaraan PBB maupun kewajiban pajak pajak lainnya. (Nov).

Editor : Dedi

Foto :

Kepala Kantor Wilayah DJP Kepri, DR Mekar Satria Utama dan Kepala Dinas Pendidikan Batam, Hendri Arulan, menandatangani kerjasama penerapan kurikulum, dan literasi perpajakan di sekolah tingkat SMP di Kota Batam. Selasa (17/11/2026), di Kantor DJP Kepri, Baloi, Batam. (Nov Iwandra)

Also Read

Tags