KARUNAKEPRI.COM, BATAM – Rombongan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli, Provinsi Bali melakukan studi banding ke kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Studi Banding tersebut terkait strategi menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat heterogen serta pengembangan digitalisasi pelayanan publik diterapkan di Pemko Batam.

Rombongan dipimpin Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, disambut langsung Walikota Batam Amsakar Achmad.

Selanjutnya dilakukan peremuan di Kantor Walikota Batam, Senin 27 April 2026.

Dalam sambutannya, Wayan Diar mengapresiasi kemajuan Batam dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital.

Ia menyebut Kabupaten Bangli, dengan jumlah penduduk sekitar 260 ribu jiwa dan sektor pertanian sebagai penopang utama, ingin mengadopsi praktik baik dari Batam.

“Kami ingin mempelajari implementasi digitalisasi di Batam, khususnya pada layanan administrasi kependudukan yang telah memanfaatkan sistem barcode.

Meski karakteristik daerah berbeda, semangat inovasi ini akan kami coba terapkan di Bangli,” ujarnya.

Ia juga mempromosikan potensi wisata Bangli, seperti Danau Batur dan Desa Penglipuran.

Sekaligus mengundang Pemerintah Kota Batam untuk berkunjung.

Sementara pada kesempatan itu, Amsakar Achmad menyampaikan, bahwa kondusivitas daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan investasi dan pariwisata di Batam.

“Batam merupakan daerah multikultural dengan tingkat heterogenitas yang tinggi.

Pemerintah bersama Forkopimda berkomitmen hadir dalam berbagai kegiatan keagamaan untuk menjaga kebersamaan dan persatuan,” jelasnya.

Ia menegaskan, harmoni sosial menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan berkelanjutan.

Selain itu, Amsakar juga memaparkan perkembangan Batam, mulai dari era Otorita hingga penerapan kebijakan ex-officio yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BP Batam.

Terutama setelah terbitnya regulasi terbaru.

Sejumlah capaian makro turut disampaikan, di antaranya pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 yang mencapai 6,88 persen, realisasi investasi sebesar Rp69,3 triliun atau melampaui target.

Serta juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,8.

Selain itu, tingkat kemiskinan menurun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.

Dari sisi fiskal, Batam juga masuk lima besar nasional dalam kemandirian daerah, dengan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 58 persen dari total APBD.

Terkait pelayanan publik, Amsakar mendorong rombongan Bangli untuk meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam yang telah mengintegrasikan lebih dari 1.400 jenis layanan.

Termasuk juga layanan kependudukan berbasis barcode dan dashboard digital investasi.

“Tidak ada daerah yang paling unggul. Yang ada adalah saling berbagi praktik baik untuk kemajuan bersama,” kata Amsakar.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Kota Batam, pimpinan OPD, unsur Forkopimda Kota Batam, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Bangli.***