KARUNAKEPRI.COM (Kepri) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memiliki anggaran cukup minim.

Namun pihaknya membagi secara adil dan merata kesetiap kabupaten dan kota.

Maka dari itu ia harus mencari cara agar ketimpangan (disparitas) pembangunan setiap wilayah Provinsi Kepri tidak terjadi di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2024 sebesar Rp4,34 triliun.

Gubernur Ansar menjelaskan, dari jumlah APBD yang ada, riil yang dapat dipergunakan hanya sebesar Rp3,8 triliun.

Sisanya sebesar Rp1,5 triliun dikhususkan untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Dan hampir 70 persen dana pendidikan mengalir ke Kota Batam, mengingat jumlah sekolah dan guru memang paling banyak di Kota Batam,” ujar Gubernur Ansar di hadapan masyarakat Natuna dan Anambas, Selasa 07 Mei 2024.

Dari Rp3,8 triliun angaran yang ada, Pemprov Kepri disebut Gubernur Ansar kemudian membaginya lagi.

Untuk dana aspirasi 45 anggota DPRD sebesar Rp150 miliar, pembiayaan 43 organisasi perangkat daerah (OPD), bantuan rumah ibadah, yayasan dan sebagainya, serta melaksanakan pembangunan di tujuh kabupaten/kota.

Disparitas pembangunan di Kepri sulit dihindari dengan keterbatasan anggaran yang juga dimiliki kabupaten/kota.

Rata-rata kabupaten/kota di Kepri mengelola Rp1 triliun APBD. Hanya Kota Batam yang lebih diuntungkan.

Batam dijelaskan Gubernur Kepri, memiliki anggaran mencapai Rp6 triliun.

Rp3,3 triliun Dana APBD Kota Batam, dan Rp2,6 triliun dana APBN melalui BP Batam.

“Ini ditambah dengan dukungan pihak swasta di Kota Batam yang sangat kuat,” sebut Ansar.***